Opini

Nov 27

Subrogasi Dan Jaminan Fidusia

 

Dibuat Oleh : Rosalinda Siregar
Jabatan : Kabag. MR, Legal, Klaim Dan Subrogasi

 

I . SUBROGASI

Penjelasan mengenai Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Disebutkan dalam pasal tersebut subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara  tegas  karena  subrogasi  berbeda  dengan  pembebasan  utang.  Tujuan  pihak  ketiga (more…)

Nov 15

Tantangan dan Peluang Penerapan PSAK 73 dan 72 bagi PT. Jamkrida Banten

Ditulis Oleh : Rasmin

Bagian : Kepala Divisi Akuntansi dan Investasi

 

Tantangan dan Peluang Penerapan PSAK 73 dan 72 bagi PT. Jamkrida Banten

Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dengan diberlakukannya PSAK 73 dan 72 efektif tanggal 1 Januari 2020 yaitu untuk PSAK 73 apabila perusahaan/entitas melakukan kontrak/perjanjian lebih dari 1(satu) tahun yang mengakibatkan timbulnya kewajiban yang dibayar secara periodik, maka harus disiapkan aplikasi untuk memudahkan perhitungan  present value (nilai sekarang) dari kewajiban tersebut. Sedangkan untuk PSAK 72 apabila perusahaan/entitas  melakukan kontrak/perjanjian yang mengharuskan membayar sejumlah uang tertentu dan memberikan manfaat lebih dari 1(satu) tahun, contoh membayar imbal jasa penjaminan/kafalah kepada pihak asuransi/penjaminan ulang, harus didukung oleh aplikasi yang memadai untuk memudahkan perhitungan akrual  imbal jasa penjaminan/kafalah tersebut.

Peluang yang didapat oleh perusahaan dengan diberlakukannya PSAK 73 dan 72 efektif tanggal 1 Januari 2020 yaitu untuk PSAK 73 apabila perusahaan/entitas melakukan kontrak/perjanjian lebih dari 1(satu) tahun yang mengakibatkan timbulnya kewajiban yang dibayar secara periodik, maka harus diakui sebagai aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan (on balance sheet), yang sebelumnya menurut PSAK 30 pengakuannya secara off balance sheet. Sedangkan untuk PSAK 72 apabila perusahaan/entitas  melakukan kontrak/perjanjian yang mengharuskan membayar sejumlah uang tertentu dan memberikan manfaat lebih dari 1(satu) tahun, contoh membayar imbal jasa penjaminan/kafalah kepada pihak asuransi/penjaminan ulang, harus diakui sebagai beban ditangguhkan (aset) dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu penjaminan.

Adapun poin-poin penting tentang PSAK 73 dan 72, saya sampaikan berikut ini :

PSAK 73 : SEWA

Mengadopsi IFRS 16 Leases.

IFRS = International Financial Reporting Standards

Menggantikan :

  • PSAK 30 : Sewa;
  • ISAK 8 : Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa;
  • ISAK 23 : Sewa operasi insentif;
  • ISAK 24 : Evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa;
  • ISAK 25 : Hak atas tanah
  • PSAK = Pernyataan standar akuntansi keuangan
  • ISAK = Interpretasi standar akuntansi keuangan

Tanggal efektif : 1 januari 2020
Penerapan dini diperkenankan hanya jika menerapkan PSAK 72 :
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.
PSAK 73 mengubah secara substansial/mendasar akuntansi untuk penyewa (lessee).

  • Latar belakang perubahan:

Diperkirakan perusahaan yang go publik seluruh dunia memiliki komitmen sewa sejumlah US$ 3,3 triliun, lebih dari 85 % dari komitmen sewa tersebut sekarang tidak dicatat di neraca/posisi keuangan.

oleh karena itu, sulit bagi investor dan pihak lain untuk:

1. Mendapatkan gambaran akurat mengenai aset dan liabilitas sewa perusahaan;

2. Memperbandingkan perusahaan yang menyewa aset dengan yang  membeli aset;

3. Mengestimasi jumlah kewajiban off balance sheet ( yang tidak  tercatat di neraca );

contoh perusahaan kontraktor yang menyewa alat berat ( menjadi terjamin PT. JIBI)

  • syarat sewa :
  1. Bukan kontrak jangka pendek ( > 12 bulan );
  2. Aset yang di sewa  nilai/harga barunya US$ 5.000;
  3. Kontrak mengandung sewa :
  1. Aset mudah di identifikasi (mobil, gedung, alat berat)
  2. Penyewa mendapat manfaat ekonomi dari aset tersebut;
  3. Penyewa mengarahkan penggunaan sewa ( hak penuh atas aset tersebut)
  • contoh :
  • Sewa ruko 5 tahun
  • Pembayaran per tahun sebesar 25.000.000 di awal tahun
  • Sewa 4 tahun yang belum dibayar, diakui aset- hak guna dan liabilitas;

 

PSAK 72:
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

  • Adopsi IFRS 15; revenue from contracts with customers

menggantikan :

  • PSAK 23 : Pendapatan;
  • PSAK 34 : Kontrak konstruksi;
  • PSAK 44 : Akuntansi aktivitas pengembangan real estat;
  • ISAK 21 : Perjanjian konstruksi real estat;
  • ISAK 27 : Pengalihan aset dari pelanggan;
  • ISAK 10 : Program loyalitas pelanggan.
  • Tanggal efektif : 1 januari 2020

Pengakuan pendapatan.
Pada awal kontrak entitas menentukan apakah entitas menyelesaikan kewajiban :
1. Sepanjang waktu;
2. Suatu waktu tertentu;

  • Menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:
  1. Pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas, saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut;

( kewajiban klaim pada awal periode lebih besar ), IJP/IJK metode garis lurus ?

– menerima pendapatan sewa 5 tahun di muka;

  1. Kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset (contoh pekerjaan dalam proses, yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan ( jasa konstruksi, real estat );
  2. Kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini ( jasa auditor, jasa konsultan );

Menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan  pada waktu tertentu.

  1. Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu;
  2. Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian.

yang dimaksud pengendalian oleh pelanggan:

– Secara legal barang/jasa sudah milik pelanggan;

– Fisik barang/jasa telah diserahkan kepada pelanggan;

– Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset;

contoh (  penjualan barang dengan  syarat fob )

Pendapatan komisi reasuransi :
Jika tidak ada tanggungjawab dimasa datang untuk dikembalikan lagi, maka dapat diakui sebagai pendapatan pada waktu tertentu.

Biaya inkremental atas perolehan kontrak (PKS).

  • Entitas mengakui biaya inkremental ( ditangguhkan /dikapitalisasi ) atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut.
  • Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan, yang tidak akan terjadi jika kontrak belum di peroleh ( contoh komisi penjualan/agen, kontrak pekerjaan 3 tahun ).
  • Biaya untuk memperoleh kontrak yang terjadi tanpa memperhatikan apakah kontrak diperoleh diakui sebagai beban ketika terjadi, kecuali biaya tersebut secara eksplisit dapat dibebankan kepada pelanggan tanpa memperhatikan apakah kontrak diperoleh.

Contoh :
– Biaya promosi;
– Biaya perjalanan dinas;
– Biaya tenaga kerja marketing;

Sep 30

Kontribusi PT. Jamkrida Banten terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Ditulis Oleh : Rasmin

Bagian : Kepala Divisi Akuntansi dan Investasi

 

1. Latar belakang masalah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 diprakirakan sebesar 5,1% dan tahun 2020 diprakirakan sebesar 5,3% (sumber dari Bank Indonesia), pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lambat berdampak terhadap penyaluran kredit oleh perbankan nasional menjadi kurang ekspansif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2019 diprakirakan sebesar 5,6% dan tahun 2020 di prakirakan sebesar 6%, akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit yang dilakukan oleh (more…)

Jul 15

Arti Perbuatan Hukum,Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum

Apa bedanya Perbuatan Hukum dengan Perbuatan Bukan Hukum dan juga Akibat Hukum ?

A. PERBUATAN HUKUM
Perbuatan Hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hal. 291), adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Lebih lanjut dijelaskan oleh Soeroso dalam buku yang sama (hal. 291-292) bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataaan kehendak”. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan : (more…)

May 7

LEGAL OFFICER

Disadur Dari : https://www.hukumonline.com/

Apakah seorang Legal Officer harus seorang advokat? Misalnya ada seorang sarjana hukum tetapi dia bukan advokat, apakah bisa jadi legal officer di suatu perusahaan?

Legal officer merupakan salah satu profesi yang menuntut kualifikasi dari lulusan Fakultas Hukum. Latar belakang pendidikan hukum menjadi prasyarat mutlak untuk menjalani profesi legal officer. Mengenai harus atau tidaknya legal officer adalah advokat, hal tersebut kembali pada kebutuhan dan kebijakan perusahaan tersebut.

Pada praktiknya memang ada perusahaan tertentu yang memiliki kebijakan dimana legal officer yang dipekerjakannya harus memenuhi syarat seperti mengantongi izin advokat. Sebaliknya, adapula yang tidak wajib mensyaratkan legal officer mengantongi izin advokat.

 POSISI LEGAL OFFICER di SUATU PERUSAHAAN

Posisi legal officer dalam suatu perusahaan tidak hanya mengurus masalah internal perusahaan, tapi juga mengurus masalah eksternal perusahaan. Demikian yang dijelaskan oleh Jimmy Joses Sembiring, S.H., M.Hum. dalam buku “Legal officer, Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen, HaKI, Ketenagakerjaan dan Masalah Hukum di Perusahaan” sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Tugas Legal officer.

Lebih lanjut, Jimmy Joses menjelaskan bahwa tugas seorang legal officer untuk perusahaan yang berskala besar dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti legal officer yang bertugas menangani dokumen dan perizinan atau legal officer yang bertugas menangani permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana. Namun, di perusahaan skala menengah, legal officer menangani semua hal termasuk dokumen dan permasalahan hukum.

Masih bersumber dari laman yang sama, Jimmy Joses menjelaskan bahwa kedudukan sebagai legal di suatu perusahaan memiliki peranan penting. Hal ini disebabkan segala hal yang berhubungan dengan jalannya suatu perusahaan sangat bergantung pada dokumen-dokumen, perizinan-perizinan, surat-surat dan langkah-langkah hukum yang harus ditempuh jika terjadi masalah hukum.

  1. Contoh Tugas Legal Officer di Perusahaan

Sudaryat, dalam bukunya Legal Officer (hal. 12), mengatakan bahwa tugas legal officer bervariasi, bergantung pada jenis perusahaannya. Contohnya :

  1. Legal officer perusahaan bank atau lembaga pembiayaan bertugas melakukan analisis yuridis, melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan, menyiapkan perjanjian kredit, melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen, melakukan pengawasan kredit, serta melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah;
  2. Legal officer perusahaan ekpedisi atau logistik bertugas me-review aktivitas corporate legal, me-review dan menangani perjanjian bisnis, serta menangani pengelolaan dokumen legal;
  3. Legal officer perusahaan migas bertugas dalam hal handling legal contract, procurements, tender, and litigation.

Legal officer harus Lulusan Fakultas Hukum

Perlu diketahui bahwa legal officer merupakan salah satu profesi yang menuntut kualifikasi dari lulusan Fakultas Hukum. Latar belakang pendidikan hukum menjadi prasyarat mutlak untuk menjalani profesi legal officer.[1][1]

Apakah Legal officer harus Advokat?

Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). [2][2]

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. [3][3]

Mengenai harus atau tidaknya legal officer itu adalah advokat, hal tersebut kembali pada kebutuhan dan kebijakan perusahaan tersebut. Namun, seperti yang kami uraikan di atas, tugas legal officer adalah menangani dokumen dan perizinan dan/atau menangani permasalahan hukum. Hal ini tidak mewajibkan legal officer haruslah seorang advokat, yang penting adalah lulusan Fakultas Hukum.

Pada praktiknya memang ada perusahaan yang memiliki kebijakan tertentu dimana legal officer yang dipekerjakannya harus memenuhi syarat tertentu seperti mengantongi izin advokat. Namun, ada pula perusahaan yang hanya mensyaratkan legal officernya berlatar belakang sarjana hukum.

  1. Contoh Perusahaan yang mensyaratkan Legal Officer-nya Adalah Advokat

Sudaryat mencontohkan legal officer yang juga sebagai advokat misalnya di perusahaan industri. Sudaryat menjelaskan bahwa seorang legal officer di perusahaan biasanya memiliki 3 (tiga) tugas utama : [4][4]

  1. Sebagai konsultan hukum perusahaan, yaitu memberikan nasihat atau opini hukum kepada pemimpin perusahaan;
  2. Sebagai advokat perusahaan, yaitu mewakili perusahaan jika terjadi masalah di pengadilan; dan
  3. Sebagai pelaksana perusahaan, yaitu menyiapkan dan mengurus perizinan perusahaan.

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Referensi :

Sudaryat. Legal Officer. Bandung: Oase Media. 2008.

Ditulis Oleh :

ROSALINDA SIREGAR

KABAG. MR, LEGAl, KLAIm dan SUBROGASI

[1][1] Sudaryat, Legal Officer, hal. 9.

[2][2] Pasal 1 ayat (1) UU Advokat.

[3][3] Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.

[4][4] Sudaryat, Legal Officer, hal. 12.

Nov 8

Budaya Kerja Penting Buat Perusahaan

Budaya Kerja Penting Buat Perusahaan

Oleh : Asep Wahyu Mulyana

Budaya kerja menjadi salah satu kunci sukses sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Oleh karenanya, budaya kerja menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan dan dimanage dengan baik. Sehingga budaya kerja mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja karyawan dan perusahaana. (more…)

Oct 24

Mari Sucikan Hati

Mari Sucikan Hati

Oleh : Asep Wahyu Mulyana

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberi kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat Iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Besar Kita Muhammad SAW, kepada Keluarganya, para Sahabatnya, Pengikutnya, dan kepada kita sekalian. (more…)

Oct 24

Laporan Arus Kas Perusahaan Penjaminan

Laporan Arus Kas Perusahaan Penjaminan

oleh : Rasmin

Laporan arus kas (Inggris: cash flow statement atau statement of cash flow) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.
Kas yang besar merupakan kondisi over investment dalam kas, jika kas minim maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo. Kas sangat penting peranannya dalam perusahaan, oleh karena itu perlu dibuat peren lookcanaan dan pengendalian sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya. (more…)