Pembinaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Banten

19 Mar    Berita, Berita Slide   24 Orang Pembaca

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga berencana Provinsi Banten Dra. Hj. Sitti Ma’ani Nina, M.Si membuka secara resmi Sosialisasi Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna pada Selasa (12/03) di Ruang Rapat DP3AKKB Provinsi Banten.

Dalam sambutan dan pengarahannya, Kepala Dinas menyampaikan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah agar lembaga pengguna dapat mengerti tata cara pemanfaatan hak akses data kependudukan untuk nantinya dapat memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan maupun memberikan pelayanan publik pada masyarakat

Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut:

Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 kepada bupati/walikota;

  • Pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati/Walikota kepada lembaga pengguna tingkat Kabupaten/Kota;
  • Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Kepala/Pimpinan lembaga pengguna tingkat Kabupaten/Kota sebagai tingkat lanjut dari pemberian izin pemanfaatan;
  • Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
  • Pemberian hak akses oleh Bupati/Walikota berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
  • Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan;dan
  • Bupati/Walikota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Selain itu Dra. Hj. Sitti Ma’ani Nina, M.Si menambahkan, kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai lembaga merupakan perwujudan dari penerapan sistem one data policy, yaitu satu data kependudukan untuk semua keperluan yang menyangkut kepentingan publik.

Penerapan sistem one data policy telah diamanatkan oleh undang-undang. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan Kemendagri dibakukan menjadi satu-satunya data yang digunakan salah satunya untuk pelayanan publik.

“Sistem one data policy telah diamanatkan dalam UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Adminduk yang berbunyi bahwa hanya data kependudukan yang bersumber dari Kemendagri yang dapat digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal,” jelasnya.

Korelasinya dengan jamkrida banten kita bisa memanfaatkan data kependudukan hanya dengan cek NIK data akan kita dapatkan untuk proses validasi di system kita, kami akan melanjutkan dengan proses PKS tentunya kita akan persiapkan terlebih dahulu.(Mumu)