Jum’at, 22 November 2019, Jamkrida Banten menerima kunjungan dari Pengurus Himpunan Penguasaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kota Serang untuk melakukan audensi membahas kerjasama dalam hal meningkatkan kualitas pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Kota Serang.
Penjelasan mengenai Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Disebutkan dalam pasal tersebut subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga
Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dengan diberlakukannya PSAK 73 dan 72 efektif tanggal 1 Januari 2020 yaitu untuk PSAK 73 apabila perusahaan/entitas melakukan kontrak/perjanjian lebih dari 1(satu) tahun yang mengakibatkan timbulnya kewajiban yang dibayar secara periodik,